Tata kelola keuangan daerah di Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan transparan. Mengetahui tata kelola keuangan daerah di Indonesia bisa membantu dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tata kelola keuangan daerah di Indonesia harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. “Pemerintah daerah harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menghindari korupsi,” ujarnya.
Salah satu contoh tata kelola keuangan daerah yang baik adalah Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Kami selalu membuka informasi terkait anggaran dan pengelolaan keuangan secara online, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung,” kata Tri Rismaharini.
Selain itu, tata kelola keuangan daerah di Indonesia juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, partisipasi masyarakat dapat membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran yang tepat sasaran. “Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.
Dengan mengenal tata kelola keuangan daerah di Indonesia, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien dan transparan. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga perlu turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah agar dapat mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik di Indonesia.